The Center for Islamic Economics and Business Studies (PKEBS) is one of the study centers of the Faculty of Economics and Business UGM which was formed with the aim of focusing on research on Islamic economics and business topics under the laboratory of Economics.
Social media consists of 3 main components that discuss various topics regarding Islamic economics, including: Dinamis, Ulas, Memories
GAMAICI is an annual paper competition and conference aimed at providing a forum for sharing and promoting cutting-edge research for corresponding fields.
Research & Project is carried out to achieve the main objectives of PKEBS, which contains various research programs, writing, training, workshops, etc.
Acara “Wakafpreneur Goes to Campus” telah sukses diselenggarakan pada Jumat, 22 November 2024, pukul 08.30–15.00 WIB, bertempat di Ruang B-311, Gedung Barat, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) FEB UGM dan Yayasan Edukasi Wakaf, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pencapaian 17 agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals (SDGs)).
Rangkaian kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang diisi oleh sambutan dari Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D., selaku Supervisor PKEBS FEB UGM, yang menyampaikan pentingnya peran wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan. Sambutan ini diikuti oleh pemaparan dari penyelenggara mengenai tujuan utama acara.
Sesi seminar menghadirkan narasumber kompeten, seperti Dewi Fatmawati, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai Dosen Akuntansi FEB UGM, Dr. Muhamad, S.Pd., M.Ag., CIRBC Ahli Bidang Keuangan dan Perbankan Syariah, Roy Renwarin, CWP®, CWS® Direktur Pengembangan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan Yusri Akhyar, S.Sos., CWP®, CWS® Direktur Eksekutif Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dengan moderator Esa Azali Asyahid, S.E., M.Sc. Diskusi ini menjelaskan peran strategis wakaf uang dalam mendukung tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas. Seminar ini juga diikuti dengan sesi workshop yang membahas teknis pengelolaan wakaf uang berbasis manajemen modern, termasuk simulasi praktik pengelolaan dana wakaf.
Melalui seminar dan workshop ini, berbagai pembahasan menarik mengenai peran wakaf dalam mendukung SDGs terungkap. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu tujuan SDGs, wakaf uang terbukti dapat berkontribusi melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Akumulasi Dana Abadi Masyarakat (ADAM). Hal ini sangat relevan mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Wakaf uang juga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan berkualitas melalui dana abadi yang dapat digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Indikator keberhasilan dari pengelolaan wakaf uang ini dapat dilihat melalui indeks seperti Indeks HAWA (Hasil Wakaf) dan rasio FIRDAUS (Filantropi Indeks Wakaf Setahun). Selain itu, tingkat HASRAT (Ketahanan Kesejahteraan Masyarakat) menjadi salah satu tolok ukur dampak pengelolaan wakaf yang efektif.
Acara ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, dan praktisi, dengan jumlah partisipasi yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei feedback acara, mayoritas peserta merasa acara ini memberikan wawasan baru tentang pengelolaan wakaf uang dan potensinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Workshop yang diselenggarakan juga memberikan hasil praktis dengan simulasi pengelolaan wakaf uang yang berhasil diterapkan oleh peserta.
Melalui kegiatan ini, disimpulkan bahwa wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang penting untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Rekomendasi tindak lanjut dari acara ini meliputi pengembangan program pengelolaan wakaf uang berbasis SDGs serta penerapan metode baru, seperti SUNJU Method, untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif pengelolaan dana wakaf di masa mendatang.
On Saturday, September 28, 2024, the 9th Gadjah Mada International Conference on Islamic Economics and Business (GAMAICIEB) was successfully held at the Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada. The event featured prominent keynote speakers, including Prof. Mohammad Kabir Hassan, Ph.D., Assoc. Prof. Sutan Emir Hidayat, Ph.D., and Prof. Nurul Indarti, Siviløkonom., Cand. Merc., Ph.D., who provided valuable insights into the theme of the conference: “Islamic Financial Literacy and Inclusion: Dynamics and Advancement in Accounting, Business, and Economics.”
The event was well-attended by participants from various institutions, including academics, researchers, policymakers, and practitioners. GAMAICIEB 2024 comprised two main segments: a plenary session and parallel sessions. The plenary session featured speeches from the keynote speakers, discussing the latest developments and challenges in Islamic finance, business, and economics.
In the parallel sessions, participants presented their research papers on various subtopics within Islamic economics, development, Islamic business, and accounting. The student colloquium provided a platform for young researchers to showcase their work and receive constructive feedback from senior academics and experts in the field.
The conference successfully achieved its objectives of stimulating research in Islamic economics and business while fostering a network of collaboration between scholars, policymakers, and practitioners. It also served as a forum for discussing how to enhance Islamic financial literacy and inclusion in the global economy.
The event was organized by Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS), Universitas Gadjah Mada, and is expected to serve as a milestone in advancing the field of Islamic economics and business. GAMAICIEB continues to be a leading international forum for sharing research, discussing future challenges, and exploring solutions in the field.
Pada Kamis, 8 Agustus 2024 Adira Finance Syariah, Amana Sharia Consulting (ASC) bersama Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (PKEBS FEB UGM) telah sukses menyelenggarakan workshop keuangan syariah dalam rangka Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah (PDPS). Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan bertempatkan di Gedung Learning Center, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta mengenai prinsip-prinsip dasar pembiayaan syariah.
Acara ini menghadirkan narasumber utama, Dr. Ahmad Ifham Sholihin, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berpengalaman di berbagai lembaga keuangan syariah. Dr. Ahmad Ifham Sholihin juga merupakan CEO dari Amana Sharia Consulting dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dengan latar belakang dan berbagai pengalaman yang dimiliki, beliau memberikan wawasan mendalam terkait implementasi pembiayaan syariah dalam industri keuangan.
Workshop ini dimulai dengan sambutan hangat dari perwakilan Amana Sharia Consulting dan Adira Finance Syariah, yang disusul oleh pembukaan resmi oleh Bapak Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D., selaku Supervisor PKEBS FEB UGM. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap pembiayaan syariah, terutama dalam era globalisasi ekonomi yang menuntut inovasi dan integritas.
Acara berlangsung dengan penuh antusiasme sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Peserta yang hadir tidak hanya sekadar mendengarkan pemaparan materi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pretest, diskusi interaktif, hingga post-test. Keterlibatan peserta dalam tanya jawab dan diskusi mencerminkan ketertarikan dan kebutuhan pengetahuan yang mendalam mengenai pembiayaan syariah. Peserta yang hadir juga memperoleh sertifikat yang menjadi bukti telah lulus pelatihan berdasarkan hasil post-test yang telah dilakukan. Akhir acara ditutup dengan sesi penyampaian pesan dan kesan oleh peserta, yang memberikan umpan balik positif atas pelaksanaan workshop ini. Sesi penandatanganan buku oleh narasumber menjadi momen yang tak terlupakan, sekaligus sebagai penutup acara yang berjalan dengan sukses.
Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peserta untuk terus mengembangkan kemampuan mereka dalam dunia keuangan syariah, serta menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memajukan industri keuangan syariah di Indonesia.
Pada tanggal 18 Juli 2024, Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) FEB UGM bersama Dewan Pengurus Wilayah IAEI DIY telah sukses melaksanakan seminar. Seminar dilaksanakan melalui platform zoom dengan tema “The Role of Fiscal Policy in the Palestinian Economy”.Narasumber dalam seminar ini adalah Dr. Issam Ayyash yang merupakan dosen tamu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dosen Universitas Teknik Palestina Kadoorie serta Dr. Ayman El-Derawi yang merupakan Asisten Profesor Perencanaan Strategis Universitas Al-Aqsa.
Acara dibuka dengan sambutan oleh bapak Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC. selaku supervisor PKEBS FEB UGM sekaligus yang menjadi moderator seminar. Lalu sesi kedua diisi oleh presentasi Dr. Issam yang kemudian mendapat respon oleh Dr. Ayman. Acara ini berjalan kondusif dengan adanya berbagai pertanyaan serta diskusi bersama audiens.
Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) or the Center for Research in Islamic Economics and Business will host the 9th Gadjah Mada International Conference on Islamic Economics and Business (GamaICIEB) on September 28, 2024, at the Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada. The series of events at GamaICIEB includes an international conference consisting of the main conference and a student colloquium, where participants will present papers according to their respective fields.
The theme of this year’s conference is “Islamic Financial Literacy and Inclusion: Dynamics and Advancement in Accounting, Business, and Economics.”
The objective of this international conference is to stimulate research writing on Islamic economics and development, Islamic business, as well as Islamic accounting and finance. This event provides benefits by facilitating networking among academics, policymakers, practitioners, and other interested parties in Islamic economic research. Additionally, this conference is expected to serve as a forum for sharing and developing research.
The following are the subthemes of the main theme of this conference, but are not limited to:
Important Dates are as follows:
Click here to submit your paper!
Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) FEB UGM dengan bangga mengumumkan suksesnya penyelenggaraan Klinik Bisnis dan Ekonomi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2024. Acara yang diadakan oleh PKEBS ini dihadiri oleh para siswa antusias dari SMA Negeri 1 Bantul.
Klinik Bisnis dan Ekonomi pada tahun ini diselenggarakan secara luring dan bertempatkan di Gedung Learning Center Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Acara tersebut mengusung tema “Klinik Literasi Keuangan Syariah”. Pelaksanaan acara Klinik Bisnis dan Ekonomi bertujuan untuk mengedukasi para siswa mengenai keuangan syariah, seperti konsep umum keuangan syariah, produk-produk keuangan dan investasi syariah, dan juga membantu meningkatkan pemahaman para siswa terkait perencanaan keuangan syariah.
Acara ini dibuka oleh Bapak Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC. selaku supervisor PKEBS FEB UGM, kemudian dilanjutkan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Bantul, yakni Bapak Ngadiya, S.Pd., M.M. Sesi edukasi literasi keuangan syariah diisi oleh dua pemateri, yaitu Ibu Diyah Putriani, S.E., M.Ec., Ph.D. dan Ibu Dr. Ratna Candra Sari, S.E., M.Si., CA, CFP. Kedua pemateri tersebut memiliki latar belakang akademik pada bidang ekonomi dan keuangan syariah. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Acara KBE ini juga diakhiri dengan sesi foto bersama, pemberian cenderamata oleh pihak PKEBS FEB UGM kepada SMA Negeri 1 Bantul, dan juga Tour de Faculty. Pada sesi Tour de Faculty, para asisten PKEBS mengajak para siswa SMA Negeri 1 Bantul untuk berkeliling dan memperkenalkan gedung, fasilitas, dan sarana yang ada pada lingkungan FEB UGM.
Klinik Bisnis dan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UGM telah memasuki rangkaian ketiga. Klinik Bisnis dan Ekonomi merupakan kegiatan edukasi kepada para santri di Yogyakarta mengenai pengetahuan literasi keuangan syariah. Pelaksanaan rangkaian acara tersebut dilaksanakan secara luring pada hari Senin, 10 Oktober 2022 yang bertempat di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam acara tersebut mengusung tema “Klinik Bisnis Literasi Keuangan Syariah”. Acara ini diikuti oleh santri-santri Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pelaksanaan Klinik Bisnis dan Ekonomi bertujuan untuk mengedukasi para santri mengenai keuangan syariah, seperti konsep dasar keuangan syariah, produk-produk keuangan dan investasi syariah, dan perencanaan keuangan syariah.
Acara ini dibuka secara formal oleh Bapak Zulkifli, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Direktur bidang Kesiswaan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi edukasi oleh dua pemateri, yaitu Bapak Akhmad Akbar Susamto, Ph.D dan Ibu Dr. Ratna Candra Sari, SE, M.Si, CA, CFP. Kedua pemateri tersebut memiliki latar belakang pada bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada sesi pertama, materi diisi oleh Ibu Ratna Candra Sari dengan tema “Literasi Keuangan Syariah”. Bagian pemateri pertama bercerita mulai dari pengertian literasi keuangan, tujuan syariah, perencanaan keuangan, dan pentingnya investasi.
Pemateri kedua diisi oleh Bapak Akhmad Akbar Susamto dengan tema “Literasi Keuangan Syariah bagi Pelajar Sekolah Menengah”. Pada pemateri kedua dimulai dengan memberikan pengetahuan kaidah fikih muamalah. Materi ini berisi penjelasan mengenai kontrak dalam muamalah, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, dan ijarah. Selain itu, juga menjelaskan terkait penggunaan jasa bank melalui konsep syariah serta diakhiri dengan menjelaskan tentang langkah untuk menabung saham dan perbedaan saham konvensional dengan syariah. Sesi edukasi ditutup dengan dilakukannya tanya jawab serta kuis berhadiah dari pemateri. Keseluruhan rangkaian acara Klinik Bisnis diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian cinderamata oleh pihak Madrasah Mu’allimin.
Dalam rangka acara DIES Natalis FEB UGM yang ke-67 serta dukungan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, pada Jumat, 23 September 2022 dan Sabtu, 24 September 2022 PKEBS bersama dengan JIEB telah berhasil menyelenggarakan acara 7thGAMAICI (Gadjah Mada International Conference in Islamic) dan 10thGAMAICEB (Gadjah Mada International Conference on Economics and Business) yang dilakukan secara online dan diikuti dari kalangan peneliti, pemangku kebijakan, eksekutif bisnis, mahasiswa, dan entitas lain yang memiliki ketertarikan terhadap topik Ekonomi Islam. Pelaksanaan 7thGAMAICI terdiri dari 7thGamaICED, 7thGamaICIBR, dan 7thGamaICAF. Pelaksanaan 7thGAMAICI bertujuan untuk menyediakan forum sebagai wadah sharing dan mempromosikan penelitian ilmiah seputar Ekonomi Islam serta memfasilitasi jejaring yang intensif dan produktif antara akademisi, policy maker, praktisi mahasiswa dan entitas yang lain.
Acara ini dibuka secara formal oleh chairs person dari GAMAICI dan GAMAICEB, Bapak Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC. dan Bapak Gigih Fitrianto, S.E., M.Sc., Ph.D., dan dilanjutkan dengan plenary session. Pemateri pada plenary session dari GAMAICI pada hari pertama, diisi oleh Bapak Banjaran S.Indrastomo, Ph.D. (Chief Economist at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk) dengan tema “Digitalization of Islamic Banking” dan secara spesial dimoderatori oleh Wakil Dekan 3 Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama, dan Alumni yakni Bapak Gumilang Aryo Sahadewo, S.E., M.A., Ph.D. Usai plenary session, acara dilanjutkan ke parallel session.
Berbeda dengan hari pertama, pada hari kedua, plenary session dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama plenary session diisi oleh Umar Munshi (Co-Founder and Group MD Ethis) dan dimoderatori oleh Ibu Diyah Putriani, S.E., M.Ec., Ph.D. Sesi kedua plenary session diisi oleh Prof. Dr. Mira Kartiwi (Prof. in information system, International Islam University) dan dimoderatori oleh Ibu Fitri Amalia, S.E., M.Sc., Ph.D.
Sebagaimana hari pertama, setelah plenary session acara dilanjutkan presentasi dari masing-masing peserta pada parallel session. Para peserta yang sudah mengajukan papernya akan saling beradu argumen dan seperti halnya ujian tesis mereka akan defending apa yang telah mereka lakukan dan menerima feedback yang ada.
Usai parallel session, acara ini resmi ditutup dengan closing speech dari Chair GAMAICI/GAMAICEB dan pengumuman pemenang best paper dan best reviewer. Adapun beberapa pemenang best paper GAMAICI adalah Fatimah Ath Thahirah (Universitas Indonesia), Maryadi (PKN STAN), Fitri Handayani (Universitas Gadjah Mada), Dr. Muhammad Asif Khan (Universitas Bhayangkara), dan Sulaeman (Universitas Airlangga).
Acara “Wakafpreneur Goes to Campus” telah sukses diselenggarakan pada Jumat, 22 November 2024, pukul 08.30–15.00 WIB, bertempat di Ruang B-311, Gedung Barat, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah (PKEBS) FEB UGM dan Yayasan Edukasi Wakaf, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pencapaian 17 agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals (SDGs)).
Rangkaian kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang diisi oleh sambutan dari Novat Pugo Sambodo, S.E., MIDEC., Ph.D., selaku Supervisor PKEBS FEB UGM, yang menyampaikan pentingnya peran wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan. Sambutan ini diikuti oleh pemaparan dari penyelenggara mengenai tujuan utama acara.
Sesi seminar menghadirkan narasumber kompeten, seperti Dewi Fatmawati, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai Dosen Akuntansi FEB UGM, Dr. Muhamad, S.Pd., M.Ag., CIRBC Ahli Bidang Keuangan dan Perbankan Syariah, Roy Renwarin, CWP®, CWS® Direktur Pengembangan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan Yusri Akhyar, S.Sos., CWP®, CWS® Direktur Eksekutif Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dengan moderator Esa Azali Asyahid, S.E., M.Sc. Diskusi ini menjelaskan peran strategis wakaf uang dalam mendukung tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas. Seminar ini juga diikuti dengan sesi workshop yang membahas teknis pengelolaan wakaf uang berbasis manajemen modern, termasuk simulasi praktik pengelolaan dana wakaf.
Melalui seminar dan workshop ini, berbagai pembahasan menarik mengenai peran wakaf dalam mendukung SDGs terungkap. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu tujuan SDGs, wakaf uang terbukti dapat berkontribusi melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Akumulasi Dana Abadi Masyarakat (ADAM). Hal ini sangat relevan mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Wakaf uang juga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan berkualitas melalui dana abadi yang dapat digunakan untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Indikator keberhasilan dari pengelolaan wakaf uang ini dapat dilihat melalui indeks seperti Indeks HAWA (Hasil Wakaf) dan rasio FIRDAUS (Filantropi Indeks Wakaf Setahun). Selain itu, tingkat HASRAT (Ketahanan Kesejahteraan Masyarakat) menjadi salah satu tolok ukur dampak pengelolaan wakaf yang efektif.
Acara ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, dan praktisi, dengan jumlah partisipasi yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei feedback acara, mayoritas peserta merasa acara ini memberikan wawasan baru tentang pengelolaan wakaf uang dan potensinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Workshop yang diselenggarakan juga memberikan hasil praktis dengan simulasi pengelolaan wakaf uang yang berhasil diterapkan oleh peserta.
Melalui kegiatan ini, disimpulkan bahwa wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang penting untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Rekomendasi tindak lanjut dari acara ini meliputi pengembangan program pengelolaan wakaf uang berbasis SDGs serta penerapan metode baru, seperti SUNJU Method, untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif pengelolaan dana wakaf di masa mendatang.
Ditulis Oleh:
Razhel Alfan Gumelar
Intern Assistant of PKEBS
Sebagai rukun islam ketiga, seorang muslim wajib mengeluarkan zakat apabila telah memiliki harta yang wajib dizakati, telah mencapai nishab (batas minimal ukuran harta) serta haul (waktu kepemilikan harta). Bahkan Abu Bakar Assidiq telah menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka yang memisahkan antara shalat dan membayar zakat. Kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang keuangan dan ekonomi, membuat jenis dan bentuk kekayaan serta kegiatan manusia dalam mencari harta juga semakin berkembang, sehingga pemahaman para ulama islam saat ini dalam memahami makna dan cakupan objek zakat juga ikut berkembang. Hal tersebut, dikarenakan banyak harta yang dimiliki manusia saat ini tidak ada pada zaman Rasulullah dan pada masa-masa Khulafaurrasyidin.
Praktik zakat kontemporer yang pertama adalah zakat uang kertas. Uang kertas tidak ada pada zaman Rasulullah, karena yang digunakan pada waktu itu adalah dinar dan dirham (mata uang dari emas dan perak). Berdasarkan Lembaga Pengkajian Islam, uang kertas wajib dizakati 2.5 % apabila jumlah uang tersebut telah mencapai nishab 20 dinar emas. Setiap dinar emas senilai dengan 4.25 gram emas, maka jumlah nishab yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 X 4.25 = 85 gram emas. Contohnya apabila harga emas Rp 500.000/gram, maka nishabnya adalah 85 X 500.000 = Rp 42.500.000. Barangsiapa kekayaan berupa uang kertas sejumlah itu, dan telah mencapai satu tahun qomariyah penuh tanpa berkurang, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya.
Praktik zakat kontemporer yang kedua adalah zakat barang-barang perniagaan. Barang-barang perniagaan adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut pendapat Maimun bin Mahran, apabila sudah datang waktu berzakat, lihatlah uang kontan atau barang dagangan yang ada, lalu ukur nilainya dengan harga pembelian barang tersebut. Bila ada piutang di tangan orang mampu, hitunglah zakatnya. Kemudian potong dengan hutang yang dimiliki, dan zakatkan 2.5 % dari harta yang tersisa seluruhnya berdasarkan hitungan haul tahun qomariyah atau 2.577% dari harta yang tersisa berdasarkan tahun syamsiyah.
Praktik zakat kontemporer yang terakhir adalah zakat saham investasi. Saham merupakan surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha. Berdasarkan Lembaga Pengkajian Fiqih Organisasi Konferensi Islam, Pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya masing-masing apabila telah memenuhi nishab dan haulnya.
Sumber :
Ash-shawi, Shalah., dan Abdullah al-Muslih. 2011. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Terjemah oleh Abu Umar Basyir. Jakarta : Darul Haq
Mubarrak, Ramadhan Islahuddin. 2017. Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi). Tesis. Fakultas Hukum Islam UIN Alauddin : Makasar
Ditulis Oleh:
Dwiani Kartikasari
Intern Assistant of PKEBS
Pengertian
Apakah yang disebut sewa menyewa dalam islam? Bagimana hukum sewa menyewa dalam islam?
Dalam fiqh Islam disebut sewa menyewa disebut ijarah. Al-ijarah menurut bahasa berarti “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut istilah, al-ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Dasar Hukum
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan, sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagain mereka dapat mepergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”. (Q.S Az-Zukhruf : 32).
b. QS Al-Baqarah : 233
“Dan jika dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah : 233).
“Dari Handhala bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di jaman Rasulullah saw menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karma itu kemudian dilarangnya, apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa”. (HR. Muslim)
Rukun Sewa Menyewa
Berakhirnya Akad Ijarah / Sewa menyewa
Jenis Akad Ijarah
Berdasar Exposure Draft PSAK 107, ada dua jenis akad ijarah yaitu
Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui :
Perbedaan Ijarah dan Leasing
| No | Keterangan | Ijarah | Leasing |
| 1. | Objek | Manfaat barang dan jasa | Manfaat barang saja |
| 2. | Metode Pembayaran | Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang / jas ayang disewa. | Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. |
| 3. | Perpindahan Kepemilikan |
Tidak ada perpindahan kepemilikan.
Janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. |
Tidak ada transfer kepemilikan.
Memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. |
| 4. | Jenis Leasing |
Tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli.
Diperbolehkan. |
Diperbolehkan.
Diperbolehkan. |
Sumber : Buku Akuntansi Syariah di Indonesia, 2009
Daftar Pustaka
Abdul bin Nuh dan Oemar Bakriy. Kamus Arab-Indonesia-Inggris. hal 11.
Masduha Abdurrahman. Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam. hal 97.
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
6 Comments
Ditulis Oleh:
Romadhon Falaqh
Intern Assistant of PKEBS
Ekonomika Islam memiliki pandangan tersendiri untuk menjelaskan perilaku konsumen. Berbeda dengan konsep rasionalitas dalam ekonomika konvensional, Hossain (2014) memaparkan sebuah konsep yang bernama islamic economic rationalism (IER). Hal sama diulas pula oleh Ramli dan Mirza (2007) dengan membagi dua elemen rasionalitas islami menjadi worldview dan self-interest. Pada elemen self-interest, individu akan membatasi kepentingan diri menurut sharia compliance. Begitu pula IER dijelaskan bahwa agama adalah key determinant, sedangkan sumber syariah berasal dari ajaran agama. Diiringi faktor exogenous dalam perilaku konsumen yang berupa efek agama, kepercayaan, budaya serta legal and political framework (Kahf, 2004), pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa individu muslim itu sangat mempertimbangkan ihwal halal dan haram dari produk baik barang maupun jasa yang akan dikonsumsinya.
Berangkat dari penjelasan di atas, barang/jasa yang halal tentu adalah pilihan tepat bagi para konsumen yang ber-IER. Keseimbangan konsumen muslim yang rasional (IER) adalah memaksimumkan success/falah yang berarti kebahagian dunia dan akhirat (Kahf, 2004). Falah tersebut dicapai melalui setiap aktivitas individu termasuk konsumsi yang sesuai dengan sharia-compliant ethics and faith values (Ghassan, 2015). Ghassan menerangkan utilitas atas pencapaian falah tersalurkan melalui kepuasan materialistic dan metaphysic reward. Konsumsi yang berlandaskan ajaran Islam seperti menggunakan barang/jasa yang halal akan membawa maslahat/utilitas (Ramli dan Mirza, 2007) sehingga dapat memaksimumkan falah.
Daftar Pustaka:
Ghassan, H. B. (2015). Islamic Consumer Model, Fairness Behavior and Asymtotic Utility. Munich Personal RePEc Archive, 1- 39.
Hossain, B. (2014). Economic Rationalism and Consumption: Islamic Perspective. International Journal of Economics, Finance and Management, 273 – 281.
Kahf, M. (2004). The Demand Side or Consumer Behavior: Islamic Perspective.
Ramli, A. M., & Mirza, A. A. (2007). The Theory of Consumer Behavior: Conventional vs. Islamic. 2nd Islamic Conference (iECONS) 2007. Islamic Science University of Malaysia.
Oleh:
Esa Azali Asyahid
Intern Assistant of PKEBS
Jika kita mendengar frasa ekonomi Islam, apa yang pertama kali muncul di benak kita? Kemungkinan besar pikiran kita langsung tertuju pada zakat, wakaf, dan perbankan serta keuangan syariah. Mungkin juga kita akan membayangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fiqih muamalah. Di sisi lain kita sering mendengar frasa ini disandingkan, dengan tujuan untuk dibandingkan, dengan ekonomi konvensional. Lantas apa itu ekonomi konvensional?
Penggunaan istilah “ekonomi” dalam percakapan sehari-hari sebenarnya memiliki makna yang ambigu. Ketika kita mengucapkan kata ini, kemungkinan kita sedang merujuk pada salah satu dari dua konsep berikut : perekonomian atau ilmu ekonomi. Dalam bahasa Inggris, secara berturut-turut padanan istilah-istilah tersebut ialah economy dan economics. Perekonomian adalah fenomena riil yang berkaitan dengan kegiatan manusia mengalokasikan sumberdaya dalam memenuhi kebutuhannya, sementara ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perekonomian adalah tentang apa yang terjadi, dan ilmu ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari hal tersebut. Ekonomi yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah ilmu ekonomi (atau diistilahkan pula sebagai ekonomika).
Untuk membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional, tentu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional. Sebenarnya istilah ilmu ekonomi konvensional secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu, karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Pembubuhan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi, terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal ini yaitu mainstream economics (ilmu ekonomi arus utama). Realitanya pun mainstream economics diisi oleh pemikiran yang sangat beragam, meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik. Salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi datang dari pemikir mazhab ini, yaitu Lionel Robbins (1935). Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai “the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses” (ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara tujuan-tujuan dan cara-cara yang memiliki penggunaan alternatif). Ends dalam definisi ini dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dan means sebagai cara-cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Lantas bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam? Telah banyak pemikir serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini, dan sejauh ini dapat dikatakan tidak ada definisi tunggal yang disepakati. Beberapa diantara definisi tersebut antara lain disampaikan oleh Hasanuz Zaman (1984), bahwa ilmu ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya pada Allah dan masyarakat”, kemudian oleh Muhammad Arif (1985), yang mendefinisikannya sebagai “studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya, yang mana merupakan sebuah amanah, untuk mencapai falah”. Akram Khan (1984) menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah “studi mengenai falah (kesejahteraan) manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya di dunia dengan dasar kooperasi dan partisipasi”.
Dari penjelasan tersebut, kita dapat ketiganya memiliki kesamaan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas mengenai pengelolaan sumber daya, namun ada beberapa poin penting yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasanuz Zaman, terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan-aturan syariat (Islam). Definisi Muhammad Arif berfokus pada perilaku muslim, yang dalam keadaan ideal tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Akram Khan menggunakan konsep falah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil aspek ideal atau aspek normatif (apa yang seharusnya) berdasarkan ajaran-ajaran Islam.
Selain perbedaan aspek normatif, ada perbedaan lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Choudury (1990) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dengan paradigma barat, karena ilmu ekonomi Islam berlandaskan pada worlview tauhid, sementara paradigma barat memisahkan agama dengan sains (dualisme). Susamto (2018) secara lebih jelas memaparkan bahwa ilmu ekonomi Islam “secara ontologis tidak memisahkan permasalahan duniawi dengan permasalahan ukhrawi” dan “secara epistemologis tidak membatasi pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui indera dan rasio (akal)”.
Berdasarkan hal tersebut, ilmu ekonomi Islam bukan sedekar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih jauh dari itu, ilmu ekonomi Islam memandang apa yang ada dan yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunatullah, serta menempatkannya dalam kacamata tauhid. Hal ini tentu saja berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu bahwa segala yang ada adalah dunia materi atau kebendaan.
Referensi :
Arif, M., 1985. Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations. Journal of Research in Islamic Economics, 2(2), pp.79–93.
Choudury, M.A., 1990. Islamic Economics as a Social Science. Journal of Social Economics, 17(6), pp.35–59.
Khan, M.A., 1984. Islamic Economics: Nature and Need. Journal of Research in Islamic Economics, 1(2).
Robbins, L. C. R.,1935. An essay on the nature & significance of economic science (No. HB171 R6 1935).
Susamto, A.A., 2018. Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance, No. WP/002/05/2018
Zaman, S.M.H., 1984. Definition of Islamic Economics. Journal of Research in Islamic Economics, 1(2), pp.49–50
Oleh:
Vivi Endah Ayuningtyas
Intern Assistant of PKEBS
Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman yang artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Harta yang dimiliki oleh setiap orang merupakan titipan dari Allah SWT yang akan dimintai setiap pertanggungjawabannya. Adanya aturan ketentuan syariah bertujuan agar tercapai kemaslahatan bagi setiap orang. Akan tetapi. Allah SWT memberikan kebebasan kepada setiap hamba-Nya untuk menentukan pilihannya dan harus menerima konsekuensi dari setiap pilihannya tersebut.
Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritikan dari para ahli fiqh bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berujung pada keruntuhan kekhalifan Islam. Pada tahun 1970-an, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam. Berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut:
Riba didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman dengan membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Padahal “untung” dapat diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil penetapan di muka.
Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerja sama antara pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat tersebut harus saling berbagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
Dalam Islam, uang tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan.
Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi.
Dengan adanya perjanjian yang disepakati di awal oleh pihka-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard.
Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual-beli minuman keras atau mendirikan usaha peternakan babi.
Oleh karena itu, prinsip sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip sebagai berikut :
Dari prinsip sistem keuangan tersebut, maka muncul dan berkembang instrumen-instrumen keuangan syariah terkait dengan kegiatan investasi maupun jual-beli sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini membantu pelaku ekonomi dalam memahami berbagai produk keuangan syariah dan ketentuan-ketentuan syariah dari setiap produk keuangan tersebut. S
Sumber :
Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
Ditulis Oleh:
Luthfi Nurlita Handayani
Intern Assistant of PKEBS
Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma’ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act) serta keadilan sosial (social justice).
Gambar : Prinsip Umum Ekonomi Islam
Lima nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid (keesaan Allah), memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. ‘Adl (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memeroleh keuntungan pribadi. Nubuwwah (kenabian), menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khilafah (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ma’ad (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat.
Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universa. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan ‘adl. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT. Freedom to act (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, ‘adl dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuammah. Dalam bermuammalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat rasul (siddiq, amanah, fathanah, tabligh). Selain itu tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Social Justice (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma’ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin.
Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam.
Referensi
Karim, Adiwarman. 2012. Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat. Cet ke-5. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Oleh:
Ari Setiawan
Intern Assistant of PKEBS
Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa arab disebut al-maal secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fiqh, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang kongkrit. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur; Pertama, unsur ‘aniyyah dan Kedua, unsur ‘urf. Unsur ‘aniyyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan (a’yun). sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur ‘urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyyah maupun ma’nawiyyah.
Dalam Islam kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat lima maqashid syariah yang salah satu diantaranya adalah al-maal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta’ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.
Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29-32).
Pembagian Jenis-jenis Harta
Harta mutaqawwim ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara’ untuk memanfaatkannya. Maksud pengertian harta ghair al-Mutaqawwim merupakan kebalikan dari harta mutaqawwim, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara’ untuk memanfaatkannya.
harta mitsli dan qimi sebagai sesatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian bagiannya atau kesatuannya. harta yang ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama disebut mitsli dan harta yang tidak duanya atau berbeda secara tepat disebut qimi.
harta istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai sedangkan harta isti’mal harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai.
harta manqul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta ghair al-manqul maksudnya segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ketempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan lainnya.
harta ‘ain yaitu harta yang berbentuk. sedangkan, harta dayn harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan ke orang lain.
harta nafi’i yaitu harta yang tidak berbentuk
harta mamluk yaitu harta yang statusnya memilikik kepemilikian baik individu, umum atau negara. harta mubah yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. sedangkan, harta mahjur yaitu harta yang tidak boleh dimilikioleh pribadi.
pembagian harta ini didasari oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. harta yang dapat dibagi yaitu harta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti beras. sedangkan, harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan seperti benda-benda mewah.
harta pokok ialah harta yang mungkin menumbulkan harta lain atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal.
harta khas yaitu harta milik individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. sedangkah harta am yaitu harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya.
Selain harta, hal penting dalam bahasan syariah islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. kepemilikan (al-milkiyyah) adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu, dengan cara yang sah, memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Pada dasarnya menurut firman Allah SWT sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah milik Allah SWT seperti firmannya pada Ayat alquran surat Al-maidah:20 “Dan ingatlah ketika musa berkata kepada kaumnya: hai kaumku, ingatlah nikmat allah atasmu keika ia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seseorangpun diantara umat umat yang lain.” Dalam Islam kepemilikan harta dibagia atas kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan bersama atau komunal/umum dan kepemilkan milik negara.
Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar’i. harta pribadi dalam penggunaanya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. selain itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. hal ini untuk mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta.
Selain kepemilikan pribadi Islam juga mengakui kepemilikan umum dan Negara. kepemilikan umum meliputi mineral padat, cair dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi. benda benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri sehingga dimasukkan kedalam golongan harta milik umum dan dikelola oleh negara. sedangkan, harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syari kepada masyarakatnya seperti pajak, hasil pengelolahan pertanian, perdagangan dan industri yang masuk kedalam kas negara. harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya.
Sumber:
Palupi, Wening Purbatin.2012.”HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami).”At-Tahdzib 1.2,pp. 154-171
Laluddin, H, Mohamad, MN, Nasohah, Z & Ahmad,S. 2012.” Property and ownership Rightform an Islamic Prespective” Advances in Natural and Applied Sciences, Vol 6, no.7, pp. 1124-1129.
Murlan, Eka. 2012.” Konsep kepmilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur rahman di Buku Economic Doctrines of Islam.”Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim
Before PKEBS was established, Novat Pugo Sambodo had been working at LEBI (Islamic Economics and Business Laboratory)
Gofur is an undergraduate student majoring in Economics at FEB UGM. He starts working at PKEBS FEB UGM in October 2022.
Rojaa started working at PKEBS FEB UGM in October 2022. She is an undergraduate student in FEB UGM who takes economics
Putri is an undergraduate student majoring in economics at FEB UGM. She has an interest in development economics research.
Iqbal is an undergraduate student majoring in Economics at FEB UGM. He starts working at PKEBS FEB UGM in January 2023.
Huda is an undergraduate student majoring in Economics at FEB UGM and has an interest in development economics research.
Saddam is an undergraduate student majoring in Economics at FEB UGM. He starts working at PKEBS FEB UGM in January 2023.
Ryan is an undergraduate student majoring in Economics at FEB UGM. He starts working at PKEBS FEB UGM in July 2022.
Panduan Program Wakaf Data 18.01 #6
Panduan Program Wakaf Data 18.01 #7
Kuliah Umum, Tasyakuran Akhir Tahun, dan Penyerahan Penghargaan IAEI Award 2018
We are excited to be working with students, researchers, and institutions that want to research about Islamic economics, finance, and business. Please kindly contact us.
